BBWS Pemali Juana Didesak Audit Internal Terkait Dugaan Mark-Up Solar; Temuan Lapangan Ungkap Ketidaksesuaian Volume Kerja

 

INFORMASITERKINI1.COM

SEMARANG 4 Januari 2026– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Muncul desakan kuat agar instansi tersebut segera melakukan audit internal dan evaluasi kinerja menyeluruh menyusul adanya dugaan kelalaian pengawasan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk operasional alat berat.

Dugaan penyelewengan ini semakin menguat setelah adanya temuan langsung di lapangan. Dian Satriawan dari lembaga KCI mengungkapkan bahwa saat melakukan monitoring di wilayah Banjir Kanal Barat, ditemukan fakta yang janggal terkait operasional alat berat.

Dalam survei tersebut, ditemukan alat berat dalam kondisi berhenti atau tidak beroperasi, tetapi di duga dalam laporan penggunaan BBM tetap berjalan. Dian Satriawan menilai bahwa apa yang dikerjakan di lapangan tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang dilaporkan maupun jumlah BBM yang dikeluarkan.

 "Kami melakukan survei monitoring langsung di Banjir Kanal Barat dan menemukan alat berat sedang berhenti. Faktanya, apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan atau jumlah BBM yang telah dikeluarkan. Ini harus segera diusut tuntas," tegas Dian Satriawan.

Laporan yang berkembang mengindikasikan adanya dugaan mark-up atau penggelembungan laporan pemakaian BBM. Selain masalah administrasi, kerugian riil diduga terjadi akibat praktik pencurian BBM yang ditengarai melibatkan oknum pegawai di lingkungan BBWS. 

Seperti halnya baru baru ini di temukan beberapa kempu/Jerigen biru ukuran 35 liter di Banjir Kanal Barat yang berisi solar yang diduga di ambil dari alat berat yang terparkir di tepi sungai Banjir Kanal Barat. Akibat adanya oknum yang nakal. BBWS mengalami kerugian yang cukup masuk kategori korupsi, Estimasi kerugian negara akibat kebocoran solar ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Menanggapi isu ini, masyarakat dan berbagai pihak menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.

Publik berharap kasus ini menjadi momentum bagi BBWS Pemali Juana untuk memperbaiki sistem pengawasan internal mereka. Penggunaan sistem kontrol yang lebih ketat pada operasional alat berat dinilai mendesak agar anggaran negara tidak terus mengalir ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tim Red (*) 

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama

JSON Variables

SPONSOR