SEMARANG – Beredarnya sebuah dokumen berformat PDF berjudul “Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026” memunculkan tanda tanya besar di kalangan sekolah dan pegiat pendidikan.
Dokumen tersebut mencantumkan daftar persyaratan dan format pengajuan bantuan pemerintah yang menyerupai program resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dalam dokumen itu, disebutkan adanya tahapan administrasi dan teknis untuk mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah, lengkap dengan format pengajuan yang harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan
Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan sumber resmi pemerintah yang mengumumkan adanya program serupa untuk tahun anggaran 2026.
Salah satu poin mencurigakan ialah tercantumnya nama sekolah contoh “SMP Swasta Kekasih Gelapku” pada bagian format pengajuan.
Nama tersebut dianggap janggal dan tidak sesuai dengan praktik administratif resmi lembaga pendidikan, menimbulkan dugaan kuat bahwa dokumen tersebut disusun secara tidak profesional.
Dalam lampiran PDF itu, juga terdapat rincian dokumen teknis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Satuan (AHS), dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)—format yang biasanya digunakan dalam proyek konstruksi pemerintah.
Namun, tidak tercantum satu pun logo resmi kementerian maupun tanda tangan pejabat berwenang.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak tercatat dalam situs resmi Kemendikbudristek maupun Dapodik.
Padahal, dokumen mengklaim “mengacu pada data DAPODIK” dan mencantumkan istilah Menu Paket Revitalisasi, yang menyerupai mekanisme program rehabilitasi sekolah sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto saat dikonfirmasi menyatakan tidak pernah mengeluarkan atau menerima instruksi terkait program tersebut.
“Saya cek, Dinas tidak pernah mengeluarkan,” kata Bambang Pramusinto, Selasa (21/10).
Sementara itu, sejumlah pihak menduga dokumen ini palsu dan bisa jadi bagian dari upaya penipuan untuk mengelabui sekolah-sekolah agar mengirimkan data dan dokumen penting seperti NPWP, legalitas lahan, dan SK pengangkatan kepala sekolah.
Data-data tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan lain, termasuk pengajuan proyek atau hibah fiktif.
Modus serupa sebelumnya pernah terjadi di beberapa daerah dengan pola yang hampir identik — menawarkan program bantuan pendidikan, meminta data sekolah, namun berujung pada permintaan dana administrasi atau pungutan tidak resmi.
Pola ini memanfaatkan keinginan sekolah untuk mendapatkan bantuan infrastruktur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemendikbudristek belum memberikan pernyataan resmi terkait beredarnya dokumen Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 tersebut.
Sewajarnya seluruh program bantuan pemerintah selalu diumumkan melalui kanal resmi atau surat edaran tertulis kepada dinas pendidikan.
Masyarakat dan pihak sekolah diimbau untuk berhati-hati terhadap dokumen atau pesan digital yang mengatasnamakan program pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas.
Pemeriksaan keaslian informasi dapat dilakukan dengan menghubungi langsung Dinas Pendidikan setempat atau melalui laman resmi Kemendikbudristek.
Fenomena ini menjadi peringatan penting akan perlunya literasi digital dan kewaspadaan di lingkungan pendidikan terhadap praktik penipuan berbasis dokumen elektronik yang kian marak.
Investigasi mendalam masih terus dilakukan untuk menelusuri siapa pihak yang menyebarkan PDF tersebut dan apa motif di baliknya.
(*)
