TUBAN – Kehadiran mobil penyapu jalan (road sweeper) senilai Rp1,1 miliar yang mulai diuji coba oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban, Jawa Timur, sejak awal Oktober 2025 menuai polemik di tengah masyarakat. Kendaraan modern yang dibeli menggunakan APBD Tuban 2025 ini dinilai oleh sebagian warga tidak seefektif dan tidak seadil cara pembersihan manual, yang dinilai mampu membuka lapangan kerja.
Berdasarkan data dari situs resmi pengadaan barang pemerintah, sirup.lkpp.go.id, kendaraan tersebut dibeli dengan pagu anggaran mencapai Rp1,1 miliar. Nilai fantastis ini memicu kritik, terutama di media sosial, di mana warga mempertanyakan urgensi pembelian alat berteknologi tinggi dengan anggaran besar di saat opsi pengerjaan manual masih tersedia dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
“Mending dibuat memperkerjakan tukang sapu jalanan gak sih?” ujar salah satu komentar yang beredar di platform media sosial, mencerminkan pandangan bahwa investasi tersebut sebaiknya dialihkan untuk kesejahteraan warga melalui penciptaan lapangan kerja.
Menanggapi kritikan tersebut, Kepala DLHP Tuban, Anton Tri Laksono, menegaskan bahwa pengadaan mobil penyapu jalan ini bukanlah keputusan mendadak. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian ini sudah direncanakan sejak tahun 2024 dan saat ini masih dalam tahap uji coba fungsi.
“Ini upaya kami menjaga kebersihan kota dengan dukungan alat modern. Pengadaannya bukan keputusan mendadak. Yang jelas, perencanaan kita dari lama. Dari sisi urgensitas, tetap kita punya kewajiban untuk melakukan pembersihan,” ujar Anton Tri Laksono, seraya menambahkan bahwa uji coba ini penting untuk memastikan kinerja alat sebelum dioperasionalkan penuh.
Kendati Kepala DLHP Tuban telah memberikan klarifikasi, polemik antara efisiensi mesin dan kebutuhan lapangan kerja di Tuban diperkirakan masih akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat.
