INFORMASITERKINI1.COM
MINAHASA, SULAWESI UTARA — Apa yang terjadi di Kembuan, Tondano Utara, saat ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran administratif, melainkan potret nyata kegagalan penegakan hukum. Sejak Sabtu hingga hari ini (27/01/2027), sebuah gudang di belakang Summer Eat Cafe dilaporkan terus beroperasi sebagai pusat penimbunan solar, di tengah bungkamnya Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan investigasi di lapangan, terpantau aktivitas intens kendaraan jenis dump truck dan truk pengangkut yang keluar-masuk lokasi tersebut. Polanya diduga kuat adalah "pengetapan":
* Solar bersubsidi diambil dari sejumlah SPBU di wilayah Tondano.
* Bahan bakar tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk ditimbun.
* Disalurkan kembali ke pihak-pihak tertentu dengan harga non-subsidi.
Aktivitas ini disinyalir dikendalikan oleh jaringan yang diduga dipimpin oleh Frenli Cs, dengan fasilitas gudang yang disebut-sebut milik Rico Rompas.
Keberanian jaringan ini beroperasi secara terbuka selama berhari-hari tanpa adanya penyegelan atau penangkapan menimbulkan kecurigaan publik yang mendalam. Tidak adanya keterangan resmi dari pihak berwenang memperkuat dugaan adanya pembiaran sistemik atau perlindungan dari oknum tertentu.
"Jika ini tidak dihentikan, maka negara sedang kalah. Hukum diinjak-injak, dan rakyat dipaksa menonton praktik ilegal ini secara telanjang," tegas perwakilan masyarakat sipil yang memantau kasus ini.
Masyarakat kini mendesak langkah konkret dari pimpinan kepolisian dan instansi terkait untuk membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli. Empat tuntutan utama yang mencuat adalah:
Penyegelan Segera: Menutup lokasi gudang dan menyita seluruh barang bukti di tempat.
PpPenegakan Hukum: Menangkap dan memeriksa seluruh oknum yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Audit SPBU: Melakukan audit menyeluruh terhadap SPBU di Tondano yang diduga menjadi sumber pasokan solar subsidi.
Pembersihan Internal: Memeriksa dan mencopot oknum APH yang terbukti melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini.
Diamnya otoritas terkait hanya akan memperkuat kesimpulan publik bahwa hukum telah dikalahkan oleh kekuatan uang dan jaringan mafia. Ini adalah ujian bagi kredibilitas penegakan hukum di Sulawesi Utara. Publik menunggu: Apakah negara akan menang, atau justru menyerah pada mafia?
Tangkap dan Adili!
Red(*)
